Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) kasus dugaan mark up dana penempatan iklan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB).
“Sprindiknya belum ada jadi belum bisa memberikan informasi lain,” kata Asep Guntur Rahayu Direktur Penyidikan KPK dikutip Minggu (1/9/2024). KPK kini tengah mendalami perihal aliran dana dalam dugaan mark up dana penempatan iklan pada 2021-2023. Total uang markup itu kurang lebih Rp200 miliar dalam kurun 3 tahun.
Misalnya besaran dana untuk pasang iklan ke media dalam satu kali placement Rp200 juta, tetapi oleh bank bjb, uang itu di-markup sampai dengan Rp 400 juta, dan lain-lain. Adapun uang markup dana penempatan iklan oleh bank bjb diduga sebagai setoran ke sejumlah pejabat.
Dua Pegawai Bjb Ditetapkan Tersangka Oleh KPK.
Dua pegawai Bjb ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dugaan kasus korupsi iklan. Bahkan komisi antirasuah telah menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Direktur Penyidik KPK, Asep Guntur Rahayu dalam keterangannta mengatakan bahwa KPK sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa terkait iklan Bjb.
Informasi yang diterima bahwa ada lima orang yang dijerat sebagai dalam kasus tersebut. Dan dari lima tersangka adalah dua oknum internal Bjb dan 3 tersangka lainnya dari pihak swasta. Adapun dugaan mark-up pada penempatan dana iklan Bjb lebih dari Rp. 100 miliar yang mengakibatkan kerugian Negara.
Ketika Asep ditanya masalah identitas pihak yang terjerat, oleh awak media, beliau menjawab belum bisa membeberkan konstruksi perkara tersebut. “Kita lihat saja, nanti akan kita umumkan”, kata Asep.
Ditempat terpisah, Pemerhati Sosial mengatakan “Kami selaku masyarakat Jawa Barat meminta Kasus ini segera dibuka dengan seterang-terangnya. Karena anggaran yang merugikan Negara sebesar Rp. 100 miliar bukan uang kecil, katanya. dan kami yakin bahwa anggaran Rp. 100 miliar tersebut menjadi ajang bancakan para pejabat”, pungkasnya.
Anggota BPK hingga Dirut BJB Diduga Kecipratan Duit Panas Markup Iklan di Bank BJB
Uang kasus dugaan korupsi penempatan dana iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) disinyalir mengalir ke Dirut bank tersebut hingga Anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
Kasus tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dugaannya, Bank BJB telah melakukan markup dana penempatan iklan pada 2021-2023.
Total uang markup itu kurang lebih Rp 200 miliar dalam kurun waktu tersebut. Penggelembungan mencapai 100 persen. Misalnya, setiap pemasangan iklan di satu media, seharga RP200 juta dalam satu kali placement, akan digelembungkan hingga Rp400 juta.
Setidaknya, praktik ini dilakukan Bank BJB pada periode 2021-2023. Total uang markup itu kurang lebih Rp200 miliar dalam kurun waktu tersebut. Duit panas itu diduga juga mengalir ke Ahmadi Noor Supit agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghapus soal temuan tersebut.
Ketua BPK, Isma Yatun dan Humasnya, Yudi Ramadhan saat dikonfirmasi Monitoridonesia.com, Minggu (15/9/2024) soal kasus ini tidak merespons. Sementara KPK mengakui bahwa sudah menetapkan lima orang tersangka di kasus ini.
Dua di antaranya dari pihak internal BJB, termasuk jajaran petinggi berinisial YR, yang diduga adalah Dirut BJB Yudi Renaldi. Sementara tiga orang lainnya merupakan pihak swasta. Kendati, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu enggan mengungkap identitas pihak yang dijerat.
Bahkan, dia juga belum membeberkan konstruksi perkara kasus ini. “Pada waktunya nanti akan diumumkan, “ kata Asep kepada wartawan, Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (15/9/2024).
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan adanya aliran dana mencurigakan dalam penempatan iklan dari tahun 2021 hingga 2023, “Iya, uangnya mengalir ke mana sedang didalami penyelidik / penyidik,” ujar Alexander.
Berdasarkan prosedur standar lembaga anti-rasuah tersebut, informasi detail terkait kasus ini, termasuk jumlah tersangka, baru akan dipublikasikan setelah penahanan resmi dilakukan. Kasus ini menambah daftar panjang penyelidikan KPK yang menyoroti dugaan korupsi di berbagai lembaga keuangan dan institusi pemerintah.
Apa yang terjadi di BJB di tengah kasus ini menyeruak….
Pada Kamis, 5 September 2024 lalu BJB menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2024 di Grand Ballroom Trans Hotel Bandung.
Dalam RUPSLB ini, pemegang saham sepakat mengubah susunan dewan komisaris.
Pemegang saham menerima pengunduran diri Ventje Rahardjo Soedigno selaku Komisaris Utama Independen Bank BJB terhitung sejak ditutupnya RUPSLB Tahun 2024.
Dalam kesempatan yang sama, pemegang saham mengangkat Taswin Zakaria sebagai Komisaris Utama Independen dan Mohammad Taufiq Budi Santoso sebagai Komisaris, serta Hilman Purakusumah Komisaris Independen baru di Bank BJB.
Sesuai dengan keputusan RUPSLB Tahun 2024, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank BJB sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Independen: Taswin Zakaria
Komisaris : Mohammad Taufiq Budi Santoso
Komisaris: Tomsi Tohir
Komisaris: Rudie Kusmayadi
Komisaris Independen : Diding Sakri
Komisaris Independen: Hilman Purakusumah
Direksi.
Direktur Utama: Yuddy Renaldi
Direktur Kepatuhan : Cecep Trisna
Direktur Keuangan: Hana Dartiwan
Direktur Konsumer dan Ritel : Yusuf Saadudin
Direktur Komersial dan UMKM: Nancy Adistyasari
Direktur IT dan Transaction Banking: Rio Lanasier
Direktur Operasional : Tedi Setiawan
Sekadar informasi, Taswin Zakaria yang diangkat menjadi Komisaris Utama Independen memiliki rekam jejak karier panjang di dunia perbankan.
Posisi terakhirnya pernah menjabat Presiden Direktur PT Bank Maybank Indonesia, Tbk periode 2013-2024.
Kemudian, Komisaris Independen terpilih Hilman Purakusumah juga memiliki pengalaman panjang berkarier di dunia perbankan.
Sedangkan Komisaris terpilih Mohammad Taufiq Budi Santoso justru memiliki pengalaman karier di pemerintahan dan lembaga jasa keuangan non-bank, yaitu sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida Jabar.
“Kami percaya bahwa dengan susunan pengurus yang baru, Bank BJB akan mampu terus berinovasi dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah maupun nasional,” kata Yuddy Renaldi.
